Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi: Implementasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan sistematis. Menyadari urgensinya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Permendikbud No. 55 Tahun 2024 untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, termasuk kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya, memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan mengatur aspek pendanaan, pelaporan, hingga pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di kampus.

Fokus Utama Permendikbud No. 55 Tahun 2024

1. Pendanaan yang Jelas: Setiap perguruan tinggi wajib mengalokasikan dana untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan, termasuk pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan bagi civitas academica.
2. Cakupan Kekerasan yang Luas: Regulasi mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, perundungan, hingga intoleransi berbasis kebijakan.
3. Satgas PPK: Kampus wajib membentuk Satgas PPK yang bertugas menangani laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi sanksi. Perekrutan anggota Satgas kini lebih sederhana, memperhatikan kemampuan sumber daya manusia di kampus.

Tantangan dalam Implementasi

Beberapa tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini adalah:

• Minimnya Pelaporan: Banyak korban enggan melapor karena stigma atau kurangnya dukungan.
• Sumber Daya Terbatas: Perguruan tinggi kecil mungkin kesulitan membentuk Satgas yang efektif.
• Sosialisasi yang Belum Merata: Kampus dituntut aktif menyosialisasikan keberadaan Satgas dan kanal pengaduan.

Langkah Solutif

1. Edukasi Civitas Academica: Melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam pelatihan pencegahan kekerasan.
2. Mekanisme Pengaduan yang Aman: Menyediakan kanal pelaporan yang ramah korban dan menjamin kerahasiaan data.
3. Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal: Kampus dapat bermitra dengan lembaga perlindungan perempuan atau organisasi sosial untuk memperkuat penanganan kasus.

Dampak Diharapkan

Implementasi regulasi ini diharapkan menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan. Dengan keberanian korban untuk melapor serta dukungan aktif dari kampus, kasus kekerasan di perguruan tinggi dapat dicegah dan ditangani secara efektif.

Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan hak dan keselamatan mahasiswa serta menciptakan ruang akademik yang bebas dari segala bentuk kekerasan.